HUKUM EKONOMI YANG BERLAKU DI INDONESIA

Standar

Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai “HUKUM EKONOMI YANG BERLAKU DI INDONESIA”. Yang akan dibahas yaitu pengertian dari Hukum ekonomi itu sendiri, membahas juga mengenai hukum ekonomi ini sudah terlaksana dengan baik atau belum di negara kita ini.

> Hukum ekonomi bisa diartikan sebagai sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang gunanya untuk mengatur jalannya kehidupan ekonomi yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan dari hukum ekonomi di masyarakat harus diawasi sehingga tidak menimbulkan distorsi tetapi malah justru akan meningkatkan perekonomian negara Indonesia.

Wajah hukum ekonomi di Indonesia saat ini yaitu sebagai penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial.

Menurut Sunaryati Hartono, Hukum ekonomi memiliki 2 aspek, yaitu :

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi

2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan hasil dan pembangunan ekonomi secara merata diseluruh lapisan masyarakat.

Hukum Ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Hukum Ekonomi Pembangunan

Adalah hukum yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.

 

2. Hukum Ekonomi Sosial

Adalah hukum yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dalam HAM di Indonesia.

 

>  Hukum Ekonomi mempunyai tugas utama yaitu :

1. Membentuk dan menyediakan pranata hukum serta sarana bagi peningkatan dan pembangunan kehidupan ekonomi nasional.

2. Membentuk pranata dan sarana hukum bagi perlindungan kepentingan warga masyarakat yang secara ekonomis, politis, fisik dan intelektual berada pada posisi lemah.

3. Membentuk pranata dan sarana hukum bagi peningkatan kesejahteraan manusia atau warga negara Indonesia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia.

4. Membuat dan menerapkan sanksi-sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang menghalangi atau menghambat pembangunan sosial ekonomi.

5. Membentuk pranata dan sarana hukum untuk membantu terwujudnya suatu tata ekonomi internasional baru yang lebih adil.

 

Walaupun tugas utama hukum ekonomi sudah jelas, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, akan tetapi dikenyataan yang terjadi di Indonesia belum semua mendapatkan apa yang tercantum dalam tugas utama hukum ekonomi.

Namun ruang lingkup hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara interdisipliner dan multidimensional. Atas dasar itulah hukum ekonomi menjadi tersebar dalam berbagai peraturan Undang-Undang  yang bersumber pada Pancasila & UUD 1945.

Hukum Ekonomi menganut azas-azas yaitu sebagai berikut :

1. Azas Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Azas manfaat

3. Azas demokrasi pancasila

4. Azas adil dan merata

5. Azas keseimbangan, keserasian, & keselarasan dalam perikehidupan

6. Azas hukum

7. Azas kemandirian

8. Azas keuangan

9. Azas ilmu pengetahuan

10. Azas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan,& kesinambungan dalam kemakmuran rakyat

11. Azas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

12. Azas kemandirian yang berwawasan kenegaraan

 

Di Indonesia mempunyai Hukum Positif yang telah memberi dasar keberadaan Hukum Ekonomi, yaitu dalam :

1. Pasal 33, pasal 23, pasal 27, pasal 34 ayat 2 UUD 1945

2. Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN )

3. Rencana pembangunan lima tahun ( Repelita )

4. Program Pembangunan Nasional ( Propernas )

5. Undang-Undang

6. Ketentuan-ketentuan lain.

 

è Adapun Dasar Hukum Ekonomi Menurut SUNARYATI HARTONO ditemukan Setelah Peraturan-peraturan disismatisasikan menurut :

a. Sejarah perkembangan hukum bidang yang bersangkutan di Indonesia

b. Falsafah Indonesia yang melatarbelakangi bidang hukum tersebut

c. Kebijakan pemerintah dibidang itu

d. Pelaksanaan dari pada kebijaksanaan dibidang yang bersangkutan

 

 

> Hukum atau peraturan perekonomian yang berbeda-beda, tergantung kesepakatan yang berlaku pada kelompok sosial atau negara tersebut.

Karena itu ada hukum tertinggi yang mengatur mengenai perekonomian di Indonesia yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi :

1.  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Dari pasal 33 tersebut bahwa perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaanlah yang diamanatkan UUD kita. Koperasi adalah salah satu bentuk amanat pasal 33 ayat 1 tersebut.

Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 menyebutkan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan juga bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. BUMN ( Badan Usaha Milik Negara) adalah salah satu dari pelaksanaan pasal tersebut dimana terdapat PT. Pertamina,  PT. Aneka Tambang, PT. Pertani, dan lain-lain.

 

> Cara Untuk Membenahi Hukum Ekonomi DiIndonesia

Di kenyataan Negara Indonesia ini Hukum Ekonomi belum bisa dikatakan terlaksanakan dengan baik. Banyak permasalahan yang terjadi di Negara ini. Ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah terhadap jalannya hukum ekonomi ini. Jadi banyak penyimpangan-penyimpangan yang suka terjadi.

Hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu melalui diri kita sendiri. Kesadaran akan diri sendiri untuk tetap menjunjung tinggi hukum yang ada, bertindak dan berperilaku dengan jujur serta tidak melakukan hal-hal yang sudah dilarang untuk dilakukan. Karena hal tersebut merupakan sebagai awalnya.

Setelah dimulau dari diri sendiri kemudian pemerintah haruslah menindak lanjuti dengan tegas kasus-kasus hukum yang menyangkut mengenai hukum ekonomi yang ada di Indonesia ini dan sudahlah terlihat jelas dasar hukum yang ada.

Pemerintah bersikap kurang tegas dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada para tersangka yang melakukan pelanggaran jadinya para tersangka pun tidak jera untuk kembali melakukannya kembali.

Sebaiknya pihak pemerintah memberikan hukuman atau sanksi yang seharusnya diberikan kepada tersangka, memberikan sanksi yang membuat mereka jera dan tidak akan melakukannya kembali nantinya. Karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka secara tidak langsung dapat merugikan bangsa Indonesia.

 

 

KESIMPULAN

Kesimpulan dari saya , Hukum Ekonomi merupakan satu kata yang hubungannya sangat erat , tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya karena bersifat timbal balik satu dengan lainnya.

Hukum sebagai pengontrol atau pengawas masyarakat yang ada

Dan Ekonomi sebagai masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Jadi intinya yaitu hukum ekonomi adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh pihak pemerintah untuk masyarakat untuk mengatur jalannya kehidupan masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hukum Ekonomi disetiap anggota masyarakat berbeda-beda satu sama lain. Sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Karena itu terdapat hukum tertinggi yang mengatur dan sebagai landasan dari berjalannya hukum ekonomi di Indonesia yaitu pasal 33 UUD 1945.

Tapi , pada kenyataan yang beredar dimasyarakat peraturan ini sudah dibuat tapi belum berjalan dengan baik. Jadi masih sangat memprihatinkan karena ini akan menyebabkan kerugian di negara Indonesia.

Ketidakpatuhan masyarakat pada peraturan ini disebabkan mereka yang ingin mengambil untung ekonomis lebih dari usaha mereka

Dan juga ini disebabkan karena pihak pemerintah yang memberikan sanksi kurang tegas untuk para tersangka yang melanggar peraturan yang dapat menyebabkan para tersangka tidaklah jera melakukan kembali perbuatan tersebut.

Karena itu supaya peraturan ini berjalan dengan baik dan tidak membuat negara Indonesia lebih rugi lagi, kita dapat memulai dari diri sendiri untuk tidak melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan juga pihak pemerintah dapat membuat sebuah sanksi yang lebih tegas untuk mereka yang melanggar peraturan dalam hukum ekonomi ini.

 

Sekian tulisan saya mengenai “HUKUM EKONOMI YANG BERLAKU DI NEGARA INDONESIA” semoga bermanfaat🙂

 

Sumber :

http://adimo22.blogspot.com/2013/03/wajah-hukum-ekonomi-di-indonesia-secara.html?m=1

http://rezamahendra09.blogspot.com/2012/03/wajah-hkum-ekonomi-di-indonesia.html?m=1

http://agungwiroprabowo.blogspot.com/2012/06/perekembangan-hukum-ekonomi-di-indonesia.html?m=1

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s