PERKEMBANGAN HAKI di SEKTOR INDUSTRI YANG ADA di INDONESIA

Standar

Kekayaan intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan pandangan kata yang biasa digunakan untuk intellectual Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah HKI terdiri dari 3 kunci kata yaitu, Hak, Kekayaan dan Intelektual.

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seseorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda  dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil sdari intelektualitas manusia.

 

=> SEJARAH Hak Kekayaan Intelektual

  • Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, Undang-undang Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernamaNetherlands East-Indies telah menjadi angota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda
  • Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman no. J.S 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.
  • Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI mengundangkan UU No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti UU Merek Kolonial Belanda. UU No 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.
  • 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967) berdasarkan keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 ayat 1.
  • Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta tahun 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa
  • Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era moderen sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui keputusan No.34/1986 (Tim ini dikenal dengan tim Keppres 34) Tugas utama Tim Keppres adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan intansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.
  • 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No.7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
  • Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden RI No.32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman.
  • Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991.
  • 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan UU Merek tahun 1961.
  • Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS).
  • Tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992.
  • Akhir tahun 2000, disahkan tiga UU baru dibidang HKI yaitu : (1) UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
  • Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) pemerintah Indonesia mengesahkan UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No 15 tahun 2001 tentang Merek, Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak di undangkannya.
  • Pada tahun 2000 pula disahkan UU No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004.

 

> Perkembangan HaKI yang belum efektif

Indonesia tidak mungkin mengelak dari kewajiban menegakkan hukum HaKI. Pasalnya, Indonesia ikut konvensi WTO (termasuk Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atauTRIPs). Jika melangar HaKI, bisa-bisa Indonesia dikenakan sanksi oleh masyarakat internasional.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Luhut Panjaitan, melihat urgensi perlindungan HaKI berkaitan dengan akan mulai berlakunya era AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan persetujuan TRIPs di Indonesia.
Luhut berpendapat, bila Indonesia sudah meratifikasi TRIPs dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, berarti TRIPS sudah menjadi bagian dari aturan hukum di Indonesia. Tidak ada pilihan lain selain menjalankan sebaik-baiknya, katanya pada saat membuka seminar HaKI; Prospek dan Implementasinya di Jakarta pada 31 Juli-1 Agustus 2000.

Penegakan hukum HaKI yang efektif merupakan pengakuan sosial dan keuntungan ekonomis atas jerih payah penemu atau pemegang HaKI. Achmad Roestandi, Katua Fraksi TNI/Polri DPR berpendapat bahwa penegakkan hukum HaKI ditentukan oleh empat pilar: norma-norma hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya dan kesadaran hukum masyarakat.

Sejak 1997 pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga UU di bidang HaKI. Pertama, UU No.12 tahun 1997 jo UU No.7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Kedua, UU No. 13 Tahun 1997 jo UU No.6 Tahun 1989 tentang Paten. Ketiga, UU No.14 jtahun 1997 jo UU NO.19 Tahun 1992 tentang Merek.

Saat ini, pemerintah juga tengah membahas tiga RUU yang berkaitan dengan HaKI, yaitu RUU tentang Desain Industri, Ruu tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan RUU tentang Rahasia Dagang, plus RUU tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Cita Prawinda Priapantja, Ketua Umum Masyarakat HaKI menyatakan, tiga RUU mengenai HaKI yang sedang dibahas di DPR masih memerlukan sosialisasi agar berlaku efektif. Pasalnya, banyak masyarakat yang belum tahu mengenai HaKI, khususnya tiga RUU itu. Sosialisasi ini penting untuk menumbuhkan sikap tanggap dan kesadaran akan pengaruh HaKI pada kehidupan sehari-hari.
Menurut Roestandi, pembahasan RUU yang berkaitan dengan HaKI itu DPR lebih menitikberatkan kepada masalah politik, terutama menyeimbangkan berbagai kepentingan yang terkait dalam penerapan UU tentang HaKI. Umumnya anggota DPR tidak memiliki pengetahuan teknis HaKI yang baik dan tidak memiliki pakar yang menguasai HaKI secara mendalam, ujarnya.

Bukan hanya anggota Dewan saja yang belum mengenal. Bahkan, aparat penegak hukum juga belum terlalu mengenal HaKI. Kadar pengetahuan dan jumlah aparat penegak hukum di bidang HaKI belum memadai, kata Roestandi. Ia juga menyatakan tidak banyak anggota Polri yang mempelajari HaKI.

Dengan keterbatasan pengetahuan, bisa saja terjadi aparat penegak hukum justru main mata dengan pelanggar HaKI, khususnya dari kalangan pengusaha

Roestandi berpendapat, penegakkan hukum bukan hanya pada tahap penindakan setelah terjadinya pelanggaran HaKI, melainkan juga kelancaran pelaksanaannya. Pelaksaan hukum HaKI akan lebih terasa manfaatnya jika tidak birokratis.
Menurut Roestandi penegakan hukum HaKI kurang efektif karena kultur masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Dalam masyarakat, seorang penemu telah merasa puas jika hasil karyanya digunakan untuk manfaat orang banyak. Namun di sisi lain, seorang peniru tidak merasa berdosa jika memanfaatkan hasil penemuan orang lain.

Namanya juga pencuri, siapa yang memiliki rasa malu. Bahkan, ada juga yang sudah mencuri, masih mengaku merek atau penemuan orang lain sebagai merek atau penemuannya. Jika penegakkan hukum HaKI berjalan efektif, memang semua pihak harus mendukungnya.

Jadi Kesimpulannya yaitu karena belum efektifnya penegakkan hukum di Indonesia mengenai HaKI akan menyebabkan pembajakan, plagiat, dan pelanggaran HaKI lainnya akan terus-menerus terjadi. Ini disebabkan kurangnya sosialisasi  yang lemah dan masih sedikit yang paham mengenai penegakan hukum yang memahami HaKI.

 

> CONTOH INDUSTRI KREATIF di KOTA DEPOK (JAWA BARAT)

logo-depok-color

Seperti yang disebutkan Walikota Depok , Bapak H.Nur.Mahmudi Isma’il di Warta Depok ( Kalau yang ingin lihat silahkan download di link berikut ini : http://diskominfo.depok.go.id/wp-content/uploads/2012/06/desember.pdf) pada bagian surat dari Walikota , Bapak Walikota membahas mengenai industri kreatif yang ada didepok, Beliau mengajak warga kota Depok untuk terus mengembangkan industri kreatif agar dapat terwujudnya kota yang sejahtera. Bapak Nur Mahmudi juga menyebutkan bahwa di kota Depok ada 14 macam industri kreatif untuk dapat bersaing dengan industri dalam negeri lainnya. Perkembangan industri kreatif sangat prospektif untuk dikembangkan di kota Depok. Secara geografis, Depok dekat dengan pusat perekonomian di ibukota dan beberapa satelit lainnya. Disamping itu juga Depok juga sudah mempunyai berbagai jaringan komunikasi yang tertarik pada produk kreatif . Tidak hanya dalam negeri, negara-negara tetangga bahkan hingga beberapa Negara di Eropa dan Amerika sudah menjadi ‘langganan’ produk-produk kreatif warga Depok.

Perkembangan industri kreatif di Kota Depok patut untuk diacungi jempol. Dalam waktu tidak terlalu lama, banyak industri kreatif lahir di Kota Depok. Menurut Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Depok, mengatakan kehadiran Dekranasda di Kota Depok sesungguhnya adalah untuk menggali, melestarikan, dan mengembangkan kerajinan serta seni budaya. Sebanyak 10 desain bati Kota Depok telah mendapatkan hak paten dari HaKI, salah satunya batik paricaradharma yang ditetapkan sebagai seragam batik resmi PNS Kota Depok.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok,  Produk Domestik Regional  Bruto (PDRB) industri kreatif  Depok tahun 2011 mencapai  11,87 prsen atau Rp 1,9  triliun. Saat ini, Departemen  Perdagangan RI mencatat 15  cakupan kelompok ekonomi industri kreatif tingkat nasional. Departemen Perdagangan RI telah mencatat terdapat 15 kelompok ekonomi kreatif  secara nasional yaitu:  periklanan, arsitektur, pasar  dan barang seni, kerajinan, desain, mode (fesyen), film,  video, fotografi. Selain itu, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan,  layanan komputer dan piranti lunak, TV dan radio, riset dan pengembangan, khusus Jawa Barat ditambahkan kuliner.

Jadi intinya adalah Kota Depok mempunyai perkembangan industri kreatif  yang prospektif, jadi industri kreatif yang ada dikota Depok berkembang pesat dan sudah banyak juga industri kreatif yang mendapatkan hak paten dari HaKI. Kota Depok sangat strategis dari segi geografisnya karena dekat dengan pusat pemerintahan yang menguntungkan karena jadi banyak yang tertarik akan produk-produk kreatif yang ada di Kota Depok.

 

 

Sumber :

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol255/penegakan-hukum-haki-di-indonesia-belum-efektif

http://diskominfo.depok.go.id/wp-content/uploads/2012/06/desember.pdf

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual

 

images

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s